Pembinaan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini tidak mungkin hanya ditangani oleh Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Departmen Pendidikan Nasional RI, mengingat upaya peningkatan tumbuh kembang anak merupakan kegiatan komplek yang memerlukan berbagai disiplin ilmu, keahlian dan tenaga professional. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, swasta baik perorangan maupun kelompok sangat diperlukan. Dengan demikian keberadaan Forum Pengembangan Anak Usia Dini Indonesia dan Konsorsium PAUD untuk turut serta secara aktif dalam membina pengembangan anak usia dini sangat strategis dan penting.

Konsorsium
Konsorsium PAUD pada hakekatnya adalah sekelompok orang dari berbagai unsur keahlian yang bertujuan membantu Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dalam melakukan pembinaan pendidikan anak usia dini, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi.

Tugas yang diemban anggota konsorsium pada dasarnya adalah seluruh pekerjaan Direktorat PAUD yang memerlukan bantuan mereka. Namun demikian secara garis besar tugas yang diperlukan dari mereka adalah membantu merumuskan :

1.   Rancangan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang PAUD

2.   Rancangan pedoman yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum/ menu belajar dan penyusunan bahan belajar

3.   Pengembangan model-model pembelajaran

4.   Pengembangan sarana dan alat permainan edukatif

5.   Pengembangan pemberdayaan peran serta masyarakat, dan

6.   Studi program PAUD

Mengingat konsorsium keberadaannya sepenuhnya membantu Direktorat PAUD, maka pembentukkannya adalah inisiatif Direktur PAUD dan dikukuhkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Luar sekolah dan Pemuda, serta sekretariatnya berada di Direktorat PAUD. Adapun keanggotaan dari konsorsium terdiri dari berbagai unsur antara lain :

a.   Penyelenggara/pengelola lembaga PAUD

b.   Tenaga pendidik PAUD

c.   Tenaga ahli/pakar pendidikan, psikologi terutama psikologi anak, ahli bidang alat-alat permainan

d.   Unsur pemerintah seperti Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan lain-lain yang relevan.